masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subyek
Senin-Jumat:
Pukul 08:00 s/d 16:30
PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Yahman, Nurtin Tarigan
30 HARI MENGUBAH KEBIASAAN BURUK
Zachira Indah
PARENTING POINTS
Andy Whitney
BEDAH BUKU
25 Juni 2021
SHARING SESSION
25 Mei 2021
PENTINGNYA PEMUTAKHIRAN DTKS
25 April 2021
25 Juni 2021
Bedah Buku "Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG's 14", karya Dr. Nimmi Zulbarnaini, S.Pi., M.Si., yang merupakan kerjasama Perpustakaan DPR RI dengan Sekolah Bisnis IPB (Institut Pertanian Bogor) telah terselenggara dengan lancar pada tanggal 25 Juni 2021 di Ruang Abdul Muis melalui zoom meeting. Acara yang telah dibuka oleh Sekjen DPR RI Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si ini diharapkan agar buku ini akan menjadi referensi dalam membentuk platform tata kelola perikanan dan memecahkan berbagai permasalahan persoalan perikanan nasional mulai dari hulu sampai ke hilir.
25 Mei 2021
Perpustakaan DPR RI pada 25 Mei 2021 telah menyelenggarakan Sharing Session via online dengan tema Akreditasi A, Kenapa Tidak? yang telah diikuti sebanyak 160 peserta via zoom dan 272 via youtube. Acara ini telah diisi oleh para pembicara dari instansi yang telah memperoleh akreditasi A, seperti Eka Meifrina Suminarsih, S.S, M.M yang merupakan Koordinator Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan BPPT dan juga sebagai Pemenang Juara 1 Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional 2020 dan Dr. Riko Bintari Pertamasari, S.Sos, M.Hum yang merupakan Koordinator Substansi Perpustakaan Pustaka Bogor. Kepala Biro Protokol dan Humas Drs.Suratna, M.Si dalam sambutannya merasa senang meskipun disaat pandemi ini Perpustakaan DPR RI tetap menjaga produktivitasnya dengan tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, bedah buku dan FGD meskipun dilakukan secara online. Beliau berharap agar Perpustakaan DPR bisa mendapatkan akreditasi A dan menjadi lebih dikenal, terbesar, terlengkap dan termanfaatkan.
26 Oktober 2021
Kesuksesan pelaksanaan program perlindungan sosial sangat tergantung dengan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
yang akurat dan mutakhir sebagai basis data yang digunakan untuk menyalurkan anggaran perlindungan sosial agar tepat sasaran. Perlindungan sosial merupakan
salah satu bidang yang menjadi fokus program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Dalam hal ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) BK Setjen DPR RI tengah menyusun buku kajian akuntabilitas keuangan negara dalam rangka pengawasan
terhadap DTKS. Ini penting dilakukan sebagai dukungan bagi Pimpinan maupun Anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan program pelindungan sosial khususnya di tengah pandemi Covid-19.
26 Oktober 2021
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyayangkan peristiwa peretasan situs resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
yang terjadi pada Senin (25/10/2021). Hal tersebut mengingat lembaga BSSN memiliki tugas menjalankan keamanan ketahanan siber (KKS) di Indonesia.
"Ini pukulan telak bagi kita semua. Ini menunjukkan entitas-entitas negara yang sudah seharusnya terjamin keamanan dan ketahanan siber (KKS)-nya
justru malah kebobolan. Sudah berulang kali kejadian kebobolan siber terjadi, seperti kemarin (pencurian data di) KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),"
ujar Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (25/10/2021).
"Perpustakaan DPR RI merupakan salah satu perpustakaan khusus yang terkait dengan isu-isu pembangunan dan politik Indonesia. Selain didirikan sebagai sarana penunjang aktivitas DPR RI, perpustakaan ini juga terbuka sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat umum dengan layanan terbatas hanya dapat dibaca di tempat."
